PERAN NEGARA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ACEH PERIODE 2003- 2006

Pada dasarnya hukum humaniter mencakup Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum perang itu sendiri. Judul penelitian ini adalah “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Aceh Periode 2003-2006”. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat hal tersebut telahmemberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat Aceh yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional?. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional di Aceh; (2) untuk mengetahui peran pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci suatu fenomena tertentu sehingga menjadi lebih jelas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Artinya dalam hal ini penulis tidak menjalankan observasi langsung namun lebih mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, melalui studi kepustakaan (Library Research). Data-data dikumpulkan dan diolah melalui buku-buku, Surat Kabar, Majalah, Jurnal Sosial Politik, Artikel Ilmiah dan data internet (Web Site). Setelah data dikumpulkan maka selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Reduksi data adalah data-data yang telah terkumpul dipilah-pilah untuk dikelompokkan sehingga membentuk suatu urutan dalam memahami masalah. Setelah dilakukan reduksi data, maka dilakukan analisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode non statistic yaitu analisis kualitatif. Temuan dari penelitian adalah pemerintah Indonesia belum berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran HHI karena pemerintah Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi PTKJ tahun 1977, artinya pemerintah Indonesia belum menerapkan protokol I tahun 1977 yang mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional, dan protokol II yang mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non internasional. Kondisi ini tentu saja menunjukkan belum berperan aktifnya peran pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya pelanggaran HHI. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional karena kurang aktifnya peran pemerintah Indonesia dalam menegakkan HHI yang nampak dari Indonesia hanya meratifikasi sebagian dari HHI, kurangnya sosialisai tentang HHI yang dilakukan pemerintah terhadap aparat pemerintah yang bertugas, serta pemerintah kurang melakukan kontrol atau pengawasan selama darurat militer terjadi.