IMPLEMENTASI E-MUSRENBANG TAHUN 2019 (STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

E-Musrenbang (Jogjaplan) adalah sebuah produk e-government yang
dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarata. E-musrenbang muncul karena banyaknya data menumpuk
yang berupa hard copy dan pengkoordinasiannya yang cukup lama memakan
waktu. Maka dari itu e-musrenbang sebagai alat musyawarah perencanaan
pembangunan berbasis elektronik ini diharapkan dapat membantu kinerja
implementasi e-musrenbang pada BAPPEDA DIY. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi e-musrenbang dan faktor –
faktor apa saja yang mempengaruhinya pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarata Tahun 2019.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data
yang didapatkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data
tersebut di olah dengan menggunakan aplikasi NVivo 12 dan fitur Ncapture
kemudian peneliti mendeskripsikan pola dari hasil analisis menggunakan aplikasi
NVivo.
Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi E-Musrenbang pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan Semua
indikator sebagai pengukur implementasi kebijakan memberikan hasil yang sesuai
dengan realita yang ada. Yaitu mengenai sumber daya, komunikasi, disposisi,
implementasi e-musrenbang dan struktur birokrasi. Akan tetapi ada beberapa
hambatan yang ditemukan seperti dalam proses Sosialisasi, koordinasi dengan OPD
terkait dan menyederhanakan pesan yang akan disampaikan perlu diperbaiki dan
menyesuaikan dengan penerima informasi serta informasi yang disampaikan harus
konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan, kurangnya sumber dan perlunya
peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensinya.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi E-Musrenbang pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan
Semua indikator sebagai pengukur implementasi kebijakan memberikan hasil yang
sesuai dengan realita yang ada.