FAJRI DAYA SAKTI (2020) Implementasi Izin Usaha Pertambangan Golongan C Di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kbupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (629kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (396kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (40kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (98kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (142kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (17kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (91kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (91kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (166kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (895kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (232kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)

Abstract

Kabupaten Sleman memiliki potensi pertambangan strategis pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Aktifitas pertambangan pasir di Desa Kepuharjo menjadi sorotan karena hampir setiap hari truk muatan pengangkut pasir berlalu lalang melewati jalan di desa ini. Melihat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup serta berbagai permasalahan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang pasir yang belum memiliki izin, meskipun dalam skala kecil tetapi harus diperhatikan aspek legalitasnya. Kewenangan memberikan perizinan merupakan bagian dari keputusan negara, maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat berbagai macam kendala, diantaranya maraknya pertambangan liar yang tidak memiliki izin, kurangnya kesadaran pengusaha tambang pasir terkait perizinan dan lemahnya penegakan hukum administrasi yang diberikan pemerintah. Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi peraturan yang sedang berjalan lalu kemudian mengidentifikasikan faktor yang menjadi penghambat dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris normatif yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa. Meski tata cara terkait perizinan dan kegiatan pertambangan sudah diatur secara jelas dalam undang-undang tetapi dalam pelaksanaanya belum berjalan maksimal serta masih menimbulkan permasalahan baik bagi pemerintah maupun masyarakat khususnya pengusaha tambang.

Dosen Pembimbing: NASRULLAH, S.H., S.Ag., MCL. | NIDN517067001
Item Type: Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 13 Oct 2021 01:40
Last Modified: 30 Oct 2021 06:54
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1470

Actions (login required)

View Item View Item