Implementasi Izin Usaha Pertambangan Golongan C Di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kbupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015

Kabupaten Sleman memiliki potensi pertambangan strategis pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Aktifitas pertambangan pasir di Desa Kepuharjo menjadi sorotan karena hampir setiap hari truk muatan pengangkut pasir berlalu lalang melewati jalan di desa ini. Melihat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup serta berbagai permasalahan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang pasir yang belum memiliki izin, meskipun dalam skala kecil tetapi harus diperhatikan aspek legalitasnya. Kewenangan memberikan perizinan merupakan bagian dari keputusan negara, maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat berbagai macam kendala, diantaranya maraknya pertambangan liar yang tidak memiliki izin, kurangnya kesadaran pengusaha tambang pasir terkait perizinan dan lemahnya penegakan hukum administrasi yang diberikan pemerintah. Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi peraturan yang sedang berjalan lalu kemudian mengidentifikasikan faktor yang menjadi penghambat dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris normatif yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa. Meski tata cara terkait perizinan dan kegiatan pertambangan sudah diatur secara jelas dalam undang-undang tetapi dalam pelaksanaanya belum berjalan maksimal serta masih menimbulkan permasalahan baik bagi pemerintah maupun masyarakat khususnya pengusaha tambang.