FILDZAH DZIKRINA ISTIGHFARI (2020) PENEGAKAN HUKUM IZIN KERAMAIAN DI WILAYAH POLDA DIY. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (564kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (133kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) |
![]() |
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional maupun internasional terutama sebagai tempat tujuan wisata favorit. Selain obyek wisatanya, Kota Yogyakarta juga banyak menggelar berbagai event, festival, dan acara kesenian budaya yang banyak mendatangkan massa ataupun pengunjung. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut sudah semestinya menggunakan surat izin, yaitu surat izin keraamaian sebagai legalitas berjalannya suatu acara secara sah. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang penegakan hukum izin keramaian oleh Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Apabila dalam kegiatan tersebut terdapat hal yang menyimpang, maka kepolisian berhak melakukan sanksi sebagai upaya penegakan hukum.
Dosen Pembimbing: | BENI HIDAYAT, S.H., M.Hum | UNSPECIFIED |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 13 Sep 2021 09:00 |
Last Modified: | 13 Sep 2021 09:00 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1494 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |