PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN KARENA PERBEDAAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2017/PA.Smn)

Perkawinan merupakan penyempurna agama yang mana pelaksanaanya telah termuat didalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat terputus apabila salah satu pihak berpindah agama (murtad) hal tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf H, Setelah putusnya perkawinan maka yang menentukan Hak Hadhanah adalah Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada siibu atau ayahnya akibat perceraian beda agama berdasarkan putusan No.1496/Pdt.G/2017/PA.Smn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Untuk melengkapi data sekunder maka juga dilakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya akibat perceraian beda agama di Pengadilan Agama Sleman, karena menurut Kompilasi Hukum Islam salah satu syarat untuk hak asuh anak yaitu beragama islam, sedangkan pada kasus ini ibu murtad, maka anak di asuh oleh ayahnya.r