EVALUASI KINERJA PELAYANAN FARMASI KLINIK DI PUSKESMAS KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT (PERBATASAN RI-MALAYSIA)

INTISARI

Kesehatan adalah hak asasi manusia. Dalam Pasal 14 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwasanya pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur, merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan di indonesia yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tetapi penyelenggaraan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) terbilang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Kecamatan Sambas serta untuk mengetahui pengaruh antara data karakteristik responden dengan kinerja pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental yang dilakukan di Puskesmas Sambas, Puskesmas Terigas, dan Puskesmas Semberang pada bulan Januari tahun 2020. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Apoteker dan TTK di seluruh Puskesmas Kecamatan Sambas, diambil menggunakan teknik total sampling. Metode Deskriptif digunakan untuk menganalisis kinerja pelayanan farmasi klinik berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, yang mencakup 7 aspek pelayanan farmasi klinik yang terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), monitoring efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Metode korelatif digunakan untuk melihat hubungan antara data karakteristik responden dengan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Kecamatan Sambas. Data diambil dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan daftar tilik dilengkapi dengan data yang diambil secara retrospektif dengan menggunakan metode Deskriptif-Korelatif.
Hasil evaluasi terhadap kinerja pelayanan farmasi klinik di Puskesmas di DTPK berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas menunjukkan bahwa terdapat 2 aspek di peringkat tinggi meliputi pengkajian dan pelayanan resep dan evaluasi penggunaan obat, 1 aspek di peringkat sedang yaitu konseling, 2 aspek di peringkat rendah meliputi pelayanan informasi obat (PIO) dan pemantauan terapi obat (PTO), dan 2 aspek di peringkat sangat rendah meliputi visite pasien dan monitoring efek samping obat (MESO). Adapun rata-rata kinerja pelayanan farmasi klinik di Puskesmas di DTPK sebesar 58,11% yang terbilang rendah. Tidak ditemukan korelasi yang bermakna antara jumlah apoteker (p= 0,333), usia (p= 0,282), penghasilan (p= 0,098), jenis kelamin (p= 0,333), pendidikan terakhir (p= 0,333), lama bekerja (p= 0,333), dan status kepegawaian (p= 0,333) dengan kinerja pelayanan farmasi klinik di Puskesmas di DTPK. Dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas di DTPK terbilang rendah dan Kinerja Pelayanan Farmasi Klinik tidak dipengaruhi oleh jumlah apoteker, usia, penghasilan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan status kepegawaian.