Nur Rahmat Wicaksono (2020) Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. D3 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (668kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (239kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (621kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (441kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (280kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (436kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (522kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB)

Abstract

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting terhadap sistem pemerintahaan daerah. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah, yang salah satunya melalui Peraturan Desa yaitu suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur berbagai urusan di tingkat desa. Proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Potorono sudah baik, yang dibuktikan dalam waktu satu tahun Pemerintah Desa mampu menetapkan beberapa Peraturan Desa. Namun hasil dari perdes tersebut belum maksimal, dikarenakan dalam pembuatannya masih terdapat permasalahan dimana koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa Potorono dengan Pemerintah Desa Potorono dinilai masih kurang bagus. Di Potorono, sekretaris BPD yang tugasnya menjadi penghubung antara BPD dengan Pemerintah Desa diperbantukan tugasnya di staf pelayanan umum. Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya Sekretaris BPD tidak diperbantukan di pelayan umum agar tugasnya dapat berjalan dengan baik dan koordinasi Pemdes dengan BPD khususunya dalam pembentukan Peraturan Desa akan berjalan baik. Dengan demikian materi Peraturan Desa yang dibuat menjadi maksimal.

Dosen Pembimbing: IWAN SATRIAWAN, SH.,MCL.,Ph.D.SEPTI NUR WIJAYANTI, SH.,M.Hum. | NIDN0506077001
Item Type: Thesis (D3)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 12 Oct 2021 07:00
Last Modified: 01 Nov 2021 03:46
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1726

Actions (login required)

View Item View Item