YUSEP SAEPULLOH (2005) PERAN DPRD KOTA BANJAR DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![[thumbnail of Halaman Judul]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Halaman Judul.pdf
Download (229kB)
![[thumbnail of Bab I]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab I.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Bab II]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (592kB)
![[thumbnail of Bab III]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (610kB)
![[thumbnail of Bab IV]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (39kB)
![[thumbnail of Bab V]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (888kB)
![[thumbnail of Lampiran]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (35kB)
![[thumbnail of Lampiran]](https://etd.umy.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (35kB)
Abstract
Dalam melaksanakan perannya, ditemukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar kurang berperan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahati„ hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat pendidikan anggOta DPRD yang rendah. Kedua, terbentuknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar melalui mekanisme pengangkatan bukan melalui proses Pemilihan sebagaimana lazimnya. Dan Ketiga, karena Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan usulan dari pihak eksekutif. Rekomendasi dari basil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa proses penyusunan serta penetapan Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan Nomor 5 Tahun 2004, pada prinsipnya berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, namun pada prakteknya diharapkan perlu adanya peningkatan lembaga pemerintah daerah, terutama mengenai peningkatan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan kebijakan Pemerintah, segera dikeluarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan,
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PEMBUATAN PERATURAN DAERAH |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 06 Jun 2022 01:41 |
Last Modified: | 06 Jun 2022 01:41 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/18522 |