ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PROSTITUSI KABUPATEN INDRAMAYU

Implementasi dari Perda No. 7 Tahun 1999 adalah pemerintah Kabupaten Indramayu telah mELAKUKAN kerjasama dengan Dinas Trantib dan Satpol Pamong Praja untuk melakukan penertiban ke setiap tempat yang disinyalir merupakan tempat prostitusi secara berkala setahun 2-3 kali. Usaha yang dilakukan Pemerintah sudah cukup efektif, namun kekuatan Perda tersebut belum begitu mengikat, serta sanksi hukumnya belum begitu jelas sehingga tidak sedikit para PSK yang pemah tertangkap, setelah dikeluarkan akan kembali bekerja di tempat-tempat prostitusi. Sehingga, penulis katakan Perth tersebut belum efektif karena tidak bisa menyelasailcan masalah-masalah yang terjadi. Walaupun sampai kapanpun prostitusi tidak akan dapat dihilangkan, namun setidaknya Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk meminimalisir kegiatan prostitusi agar jangan sampai meluas di Kabupaten Indramayu. Sehingga, saran penulis adalah agar masyarakat Indramayu semakin memperlcuat moral dan agama, Pemda Kabupaten Indramayu diharapkan dapat memperbaiki struktur ekonomi, dll