Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar, provinsi Kalimantan Selatan

Penelitian ini membahas tentang evaluasi Peraturan Daerah Nomor. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar. Penelitian ini juga, dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagal penerapan peraturan daerah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara mendalam. Dalam pengukuran evaluasi peraturan daerah ini digunakan enam indikator yang dikemukakan oleh William Dunn, yaitu indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dari enam indikator satu indikator berhasil yaitu indikator perataan, dan lima indikator lainnya tidak berhasil yaitu indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penerapan perda ketertiban ini yaitu efektifitas, kecukupan dan perataan. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa evaluasi Peraturan Daerah tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar tidak berhasil atau gagal sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang dalam implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar.