ACHMAD ZAKARIA (2015) SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Cover] Text (Cover)
Cover.pdf
Download (156kB)
[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (162kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (261kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (257kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (93kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (298kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (174kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Download (251kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (269kB)

Abstract

*133 Sistem pemerintahan merupakan hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah Negara. Sistem pemerintahan diperlukan guna menjaga kestabilan sebuah negara. Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dimana ciri-cirinya terdapat pada UUD 1945, tetapi dilain sisi sistem kepartaian di Indonesia adalah multipartai. Maka dari itu sistem multipartai di Indonesia perlu dikaji dan dievaluasi, karena lazimnya suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial hanya memiliki sistem kepartaian dua partai saja. Hal tersebut menjadi dasar terwujudnya check and balances oleh eksekutif dan legislatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif ini adalah bahan-bahan yang berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Agar sistem pemerintahan presidensial Indonesia berjalan optimal, maka sistem kepartaian di Indonesia harus diubah, karena berdasarkan teori sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara harus selaras dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut

Dosen Pembimbing: SEPTI NUR WIJAYANTI, S.H., M.H., | NIDN518097301
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: *133 SISTEM MULTIPARTAI, SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 21 Feb 2022 02:35
Last Modified: 21 Feb 2022 02:35
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/20673

Actions (login required)

View Item View Item