Bayu Sedana (2020) THE DYNAMIC OF HYBRID REGIME IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION UNDER THE LAW NO.13/2012. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (304kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (333kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penerapan Undang-Undang Khusus 13 tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki masa delapan tahun. Dapat meringankan dan mendukung kehidupan politik di Yogyakarta. Ada lima jam keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2012, yaitu mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, instansi pemerintahan, pertanahan, kebudayaan dan perencanaan tata ruang. Setelah undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2012, kekuasaan sultan seakan-akan mencapai puncaknya pada tingkat kekuasaan absolut. Melalui analisis rezim hibrida, studi ini akan menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana Yogyakarta dicap sebagai rezim hibrida; kedua, bagaimana kinerja rezim hybrid terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Demokrasi Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Yogyakarta sebenarnya dari tanpa stigma. Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta dengan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil akhir penelitian ini mencakup temuan utama bahwa rezim hibrida di Yogyakarta membawa banyak hasil yang menguntungkan berdasarkan data dari Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Demokrasi Yogyakarta, namun secara nyata banyak permasalahan yang terjadi di Yogyakarta, diantaranya: kemiskinan , tidak toleran, tanah kesultanan. Untuk itu, peran pemerintah daerah dan implementasi Undang-Undang Khusus Nomor 13 Tahun 2012 perlu dioptimalkan
Dosen Pembimbing: | DAVID EFENDI S.IP ., MA. | NIDN0523028301 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 12 Oct 2021 03:13 |
Last Modified: | 03 Nov 2021 05:58 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2148 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |