Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia Dalam Melindungi Hak Warga Negara

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dikelola secara kolektif agar tidak dikuasai dan dikelola secara sepihak untuk mengambil keuntungan dan mengabaikan hak-hak pihak lain, karena meningkatnya kebutuhan air secara kualitas maupun kuantitas merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana amanah konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia serta konsep ideal pengelolaan sumber daya air di Indonesia dalam melindungi hak Warga Negara. Penelitian yuridis normatif ini menemukan fakta bahwa bahwa perubahan Undang-Undang dan pengaturan pengelolaan sumber daya air berjalan sangat dinamis di Indonesia, dimulai sejak era kolonial sampai saat ini terus mengalami perubahan, hal tersebut terjadi karena Politik Hukum sangat berperan memainkan kunci dari perubahan Undang-Undang tersebut, sehingga menuntut Negara harus hadir dalam melindungi hak Warga Negara terhadap kebutuhan sumber_daya air dan lingkungan_sumber daya_air. Pengelelolaan sumber daya air di Indonesia harus memerhatikan makna terdalam dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memuat dasar politik hukum pengelolaan sumber daya air, agar tujuan pengelolaan sumber daya air yang melindungi hak warga Negara serta tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Konsep Partisipasi dan kolaborasi aktif masyarakat harus lebih diperkuat dalam pengelolaan sumber daya air, sebagai upaya menjamin pemenuhan hak dan akses serta keadilan atas air juga sebagai upaya perlindungan hak asasi serta perlindungan lingkungan dan kelestarian sumber daya air guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.