PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KARST AKIBAT PENAMBANGAN BATU KAPUR PASCA DITETAPKAN SEBAGAI GEOPARK DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Batu Kapur telah banyak dipakai dalam industri, mulai dalam
bidang infrastruktur, Industri Peternakan, Pertanian, Kaca,
Keramik, Pengolahan Baja sampai dalam Bahan Pembuatan
Semen. Pertambangan Batu Kapur masih terus dilakukan, baik
dalam skala Industri maupun penambangan rakyat. Penambangan
Batu kapur di Kabupaten Gunungkidul telah menjadi salah satu
sumber pendapatan daerah selain sektor Pariwisata. Tujuan
Penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum
kawasan karst akibat Penambangan Batu Kapur di Kabupaten
Gunungkidul pasca di tetapkan sebagai Geopark. Penelitian ini
mengunakan metode Penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian
lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam
masyrakat. Data yang telah didapat dalam Penelitian lapangan
dan penelusuran literatur, kemudian di susun dan diolah secara
sistematis. Lokasi Penelitian berada di wilayah Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil
Penelitian menunjukan bahwa dampak Kerusakan akibat
penambangan batu kapur yaitu adanya perubahan bentuk dan
fungsi bukit kapur (karst), Pencemaran udara berupa debu dan
pencemaran suara, kerusakan jalan dan banjir. Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul dalam melindungi bentang alam karst
yaitu melakukan pengawasan terhadap para Pemegang IUP (Izin
Usaha Pertambangan), melakukan Peneguran dan Penindakan
bagi Penambangan tanpa Izin, memfasilitasi Penambang Rakyat
dalam mengurus Perizinan. Kawasan karst yang telah di tetapkan
sebagai geopark oleh unesco tetap terjaga idealnya pemerintah
kabupaten gunungkidul membuat studi kebijakan pembangunan
yang disesuaikan dengan upaya pelestarian kawasan karst,
memberikan edukasi terhadap masyrakat akan pentingnya
menjaga kawasan karst dari kerusakan lingkungan serta
memberikan alternatif pekerjaan terhadap masyrakat penambang.