MUHAMMAD ZUHDI NURFAUZAN (2020) PENGAWASAN BAWASLU DIY TERHADAP KAMPANYE HITAM DI SOSIAL MEDIA PADA PILPRES 2019. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (387kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (396kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB) |
![]() |
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pemilihan umum dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Demi mengatur pemilu pada 2019, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur pembentukan Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawasan Pemilu melakukan pengawasan pada tiap tahapan pemilu mulai dari pra pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu, salah satunya kampanye. Seiring kemajuan zaman medium kampanye pun mengalami pergeseran dari media konvensional ke sosial media. Dalam prakteknya kampanye ini masih terdapat kecurangan, tidak terkecuali di sosial dalam bentuk kampanye hitam. Karena masifnya pengguna sosial media, menyebabkan kurang optimalnya pengawasan kampanye di sosial media. Badan Pengawas Pemilu DIY berperan sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye di berbagai media termasuk sosial media. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengawasan BAWASLU DIY terhadap kampanye hitam di sosial media serta kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa BAWASLU DIY dalam melakukan pengawasan kampanye hitam di sosial media masih belum optimal dikarenkan masih adanya faktor-faktor hambatan dari sisi internal maupun eksternal berupa maraknya penggunaan buzzer dengan akun anonim dan minimnya Pendidikan politik masyarakat.
Dosen Pembimbing: | Dr. Nanik Prasetyoningsih S.H., M.H. | NIDN0515047501 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 12 Oct 2021 01:22 |
Last Modified: | 05 Nov 2021 01:56 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2497 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |