M. IKHSAN (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP) TIDAK BERIZIN DAN TIDAK SESUAI PERSYARATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (756kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (30kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (168kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (243kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (45kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (307kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (91kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (152kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (9MB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (436kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (551kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan kepolisian terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang tidak berizin dan tidak sesuai persyaratan di Sumatera Barat dan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap AJDP yang tidak berizin dan tidak sesuai persyaratan di Sumatera Barat. Metode penelitian menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber dari Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan anggota Direktorat Lalu Lintas Sumatera Barat dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan kepolisian sudah optimal dalam menangani penegakan hukum terhadap AJDP yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi di Sumatera Barat. Namun, dalam melakukan penegakan hukum Dinas Perhubungan dan kepolisian mempunyai beberapa hambatan yaitu kurangnya personil khususnya PPNS dalam melakukan operasi penegakan hukum di lapangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pelanggar yang sudah mengetahui adanya razia, anggaran yang tidak mencukupi dan yang terakhir dari segi masyarakat yang tidak peduli terhadap pelanggaran yang terjadi di daerah sekitar

Dosen Pembimbing: NASRULLAH, S.H., S.Ag., MCL | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 11 Oct 2021 07:46
Last Modified: 11 Oct 2021 07:46
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2550

Actions (login required)

View Item View Item