TUBAGUS MUHAMAD RISYAD (2020) LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL FREEDOM AGAINST BIBLIOCLASM IN INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (1MB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (152kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (953kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Di Indonesia, pada masa Orde Baru, biblioklasme sudah diperbolehkan. Banyak orang telah menyadari bahwa ancaman semacam itu terus berlanjut hingga saat ini. Dari pengusaha kecil barang cetakan hingga tokoh intelektual yang memiliki perasaan yang sama, kebebasan intelektual di Indonesia seolah tidak dihargai dan tidak terlindungi. Perdebatan tentang apakah suatu tindakan biblioklasme diperbolehkan atau tidak sedang tegang di kalangan orang Indonesia. Dalam lingkup Internasional, Konvensi Berne, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menekankan bahwa setiap orang berhak atas proses hukum dan kebebasan intelektual dari gangguan dan ancaman secara ilegal. Sayangnya pemerintah melarang buku-buku oleh aparatnya tanpa melalui proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi no. 6-13-20 / PUU-VIII / 2010 bahwa untuk memenuhi fungsi proses hukum penegakan hukum dalam sistem peradilan ketika suatu dokumen cetak berupa buku dilarang, terlepas dari apakah buku tersebut dianggap sebagai kritik atau buku yang mengajarkan radikalisme. Penulis bertujuan untuk mendukung dan mengusulkan agar pelarangan buku tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah dan aparat legislatifnya tanpa melalui proses hukum oleh karena itu undang-undang no. 16 Tahun 2004 harus direvisi.

Dosen Pembimbing:	DR. MARTINUS SARDI, MA. | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited:	11 Oct 2021 07:39
Last Modified:	11 Oct 2021 07:39
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2551

Actions (login required)

View Item