FATIKA SARI (2020) Penegakan Hukum Pidana Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah Di Kota Bengkulu. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (1MB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (339kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (75kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (204kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (231kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (109kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (131kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (25kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (161kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (620kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (579kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Hak penguasaan atas tanah dapat dibuktikan oleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan yuridis yang dimuat didalamnya. Sering terjadi perkara penyerobotan hak atas tanah. Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana pemalsuan surat disebabkan penyerobotan hak atas tanah dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan penyerobotan hak atas tanah, dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data dari fakta lapangan yang diperoleh melalui wawancara narasumber. Data sekunder adalah data dari aturan perundang-undangan dan studi kepustakaan meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terdapat 3 (tiga) faktor terjadinya penyerobotan hak atas tanah di Kota Bengkulu yang berasal dari pemilik hak atas tanah, pemahaman masyarakat, dan keyakinan pribadi. Penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah di Kota Bengkulu merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dosen Pembimbing: Dr. Yeni Widowaty,S.H.,M.Hum dan Dr. Leli Joko Suryono,S.H.,M.Hu | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 11 Oct 2021 07:35
Last Modified: 11 Oct 2021 07:35
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2574

Actions (login required)

View Item View Item