NAUFAL BAGUS PRATAMA (2021) RESPONSIBILITY OF STATE TOWARDS THE ISSUES OF CYBER WARFARE UNDER INTERNATIONAL LAW: WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CASE OF PROJECT LAKHTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (3MB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (436kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (796kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK

Dalam dekade pertama abad ke-21, dunia telah menyaksikan beberapa serangan dunia maya yang parah. Pada tahun 2018, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan pengaduan pidana di Alexandria, Virginia, terhadap seorang warga negara Rusia atas dugaan perannya dalam mengganggu Pemilihan Presiden AS 2016, dalam operasi yang disebut Project Lakhta. Ini akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum yang berlaku dapat mencakup jenis tindakan baru seperti serangan dunia maya. Meskipun secara jelas tertuang dalam Draft ILC tentang International Wrongful Act, namun serangan siber masih menjadi tantangan untuk memenuhi syarat tersebut sehingga menimbulkan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, dengan menggunakan penelitian hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana tanggung jawab negara terhadap isu cyberwarfare berada di bawah hukum internasional dengan acuan khusus pada kasus Project Lakhta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat sulit dan menantang untuk menentukan apakah tanggung jawab negara dapat ditimbulkan terhadap serangan siber yang dilakukan oleh suatu negara terhadap kedaulatan negara lain berdasarkan hukum yang berlaku, oleh karena itu masyarakat dunia perlu mencapai suatu kesepakatan dalam penetapan kriteria dan pembentukan instrumen hukum internasional tentang cyberwarfare untuk memberikan keamanan dan kepastian.

Dosen Pembimbing:	YORDAN GUNAWAN | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited:	23 Sep 2021 07:59
Last Modified:	23 Sep 2021 07:59
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2777

Actions (login required)

View Item