PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI DESA GADINGHARJO SANDEN KABUPATEN BANTUL

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi desa di Pemerintahan Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul apabila dikaji menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta hambatan dari pelaksanaan otonomi tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gadingharjo Sanden Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2009 sampai 2010. Jenis penelitian ini adalah jenis studi pustaka dan studi lapangan. Adapun teknik dan pengumpulan data dengan cars melakukan serta mencoba membandingkan antara peraturan yang ada dengan konteks penerapannya di masyarakat. Adapun alat yang digunakan berupa media rekam, kamera, dan sebagainya. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah kemudian diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dad peraturan tersebut sudah dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dengan memberikan keleluasaan dalam penentuan proses pemilihan Kepala Desa yang pada masa sebelumnya belum diatur sehingga di dalam pelaksanaan proses pemilihan tersebut di Desa Gadingharjo dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang tersebut. Dengan cepat tanggap pemerintah desa di Gadingharjo untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Gadingharjo yang dibuktikan dengan membuat program serta disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, akan tetapi selalu berbanding terbalik karena tidak hanya pada tahap pelaksanaan program yang seringkali dibatalkannya peraturan desa oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul menjadikan pelaksanaan dari pemerintah desa menjadi begitu lambat. Hambatan pelaksanaan Otonomi Desa di Pemerintahan Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul adalah Hambatan ini terjadi ketika pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang tidak menjelaskan secara rinci kepada pemerintah Desa Gadingharjo perihal mengenai wilayah otonomi desa yang menyangkut perolehan dana dan kewenangan desa dalam proses berganing dengan pemerintah supra desa.Hambatan lain karena belum diatur mengenai Pendapatan Asli Desa (PAD), kekayaan, dan pajak bangunan yang didirikan di atas tanah kas desa. Serta pengelolaan dari hasil pajak yang berada di desa karena bila dilihat kebelakang sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perpajakan. Desa setidaknya harus mendapat 10% dad hasil penarikan pajak yang berada di atas tanah lahan kas desa. Serta kurang transparansi penarikan pajak yang dilakukan pemerintah daerah dad desa oleh pemerintah.