ENDAH CAHYANI (2021) PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (693kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (200kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
![]() |
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
<p>Korupsi merupakan suatu tindak pidana terbesar di Indonesia. Salah satu perwujudan konsep negara hukum Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum serta bersih dari tindak pidana korupsi. Dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi maka, perlu adanya upaya dan pola pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh diolah secara deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil penelitian Peranan kejaksaan tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut; upaya dan pola pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada instansi terkait tentang pengertian korupsi dan lain-lainnya. Kemudian Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan bidang intelijen melakukan penyuluhan, pendampingan, dan memberikan pendapat hukum tentang penerapan hukum dan pencegahan korupsi. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan, Pencegahan.</p>
Dosen Pembimbing: | Dr. TRISNO RAHARJO S.H., M.Hum. and NASRULLAH S.H., S.Ag., MCL. | NIDN, NIDN |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 14 Sep 2021 05:22 |
Last Modified: | 14 Sep 2021 05:22 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3200 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |