DINO RAFLY PRIATNA (2022) PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSI DALAM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (877kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (81kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (190kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (403kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (734kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (434kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (787kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (433kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (651kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (879kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (870kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

Perizinan IMB yang diberikan pemerintah harus disertai dengan adanya pengawasan. Peran pengawasan terhadap fungsi IMB di Kota Yogyakarta merupakan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengawasan serta kendala dari Dinas Pekerjaan Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi dalam IMBnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dan disusun secara sistematis dengan metode analisis kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta. Hasil Penelitian ini pelaksanaan pengawasan yang dilakukan hanya bisa dilakukan saat proses Surat Kepemilikan Bangunan (SKB) dan Surat Laik Fungsi (SLF). Bentuk pendukung pelaksanaan pengawasan adalah adanya pengaduan. Pengaduan terhadap bangunan yang tidak sesuai dalam izin di IMB dikategorikan menjadi 2, yaitu: a) pengaduan kontruksi bangunan, b) pengaduan fungsi bangunan. Pengaduan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui Jogja Smart Service (JSS), Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), datang ke kantor dinas dan surat. Sanksi yang diberikan kepada pelanggaran bangunan yang tidak sesuai dalam IMB adalah sanksi administratif berupa SP 1-3, sanksi lanjutan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pencabutan izin bangunan.

Dosen Pembimbing: NASRULLAH, S.H., S.AG., MCL. | NIDN0517067001
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: SUPERVISION, BUILDING, BUILDING PERMIT.
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Eko Kurnawan
Date Deposited: 14 Jun 2022 08:15
Last Modified: 14 Jun 2022 08:15
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/32488

Actions (login required)

View Item View Item