PENATAAN LEMBAGA PEMERINTAH DESA BERBASIS E-GOVERNMENT DI DESA MURTIGADING, KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL

ARNIDA PRATIWI PUTRI (2018) PENATAAN LEMBAGA PEMERINTAH DESA BERBASIS E-GOVERNMENT DI DESA MURTIGADING, KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL. S1 thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

[thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN] Text (HALAMAN PENGESAHAN)
HALAMAN PENGESAHAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (214kB)
[thumbnail of HALAMAN JUDUL] Text (HALAMAN JUDUL)
HALAMAN JUDUL.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (304kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (7MB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (8MB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (735kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (658kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (876kB)

Abstract

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era keterbukaan informasi mendorong
diterapkannya sistem yang mampu meningkatkan pelayanan publik berbasis e-
government di berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut
diwujudkan dengan adanya implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di
Kabupaten Bantul. Melalui aplikasi SID, pemerintah desa dapat menyimpan
dokumen-dokumen dalam bentuk digital. Dalam melaksanakan implementasi
tersebut, Pemerintah Desa Murtigading melibatkan beberapa pihak seperti
Pemerintah Kabupaten Bantul, Kantor Pengelola Data Telekomunikasi (KPDT),
Combine Resource Institution (CRI), dan masyarakat desa dalam mewujudkan
pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif melalui
wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan lembaga pemerintah
berbasis e-government di Desa Murtigading dapat dilihat dari beberapa aspek
yang dapat menunjang terwujudnya penataan lembaga yang baik, yakni aspek
kewenangan, sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan kebutuhan
pelayanan. Selain mengacu dalam aspek kewenangan dalam penataan lembaga
juga harus melihat aspek-aspek lain sehingga pola kelembagaan yang rasional,
efisien, dan profesional dapat diwujudkan. Hal tersebut telah diterapkan di
Pemerintah Desa Murtigading sejak tahun 2015 dan dikembangkan hingga
sekarang.

Penataan lembaga pemerintah berbasis e-government di Desa
Murtigading telah memenuhi syarat menjadi lembaga pemerintah desa yang cukup
ideal berdasarkan dari aspek penataan kelembagaan. Kesimpulan yang dapat
diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Pemerintah Desa Murtigading melibatkan
KPDT, CRI, dan masyarakat sebagai stakeholders, (2) pembagian jobdesk telah
sesuai dengan klasifikasi kompetensi SDM pengelola SID, (3) keuangan dalam
program SID fluktuatif sejak tahun 2015, (4) fasilitas SID dapat terpenuhi dengan
baik meskipun masih terdapat fasilitas yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh
masyarakat, dan (5) mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Desa
Murtigading diterapkan secara terpusat melalui basis SID.

Item Type: Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan S1
Depositing User: Editor Perpus
Date Deposited: 24 Jun 2022 03:13
Last Modified: 24 Jun 2022 03:13
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/32529

Actions (login required)

View Item
View Item