ALFINA SABILA (2022) YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM (STUDI KASUS PELANGGARAN HAM TERHADAP MUSLIM UIGHUR DI CHINA). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (636kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (213kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) |
![]() |
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
PELANGGARAN HAM MASIH MARAK TERJADI MESKI SUDAH ADA HUKUM YANG MENGATURNYA. SALAH SATU UPAYA UNTUK MELINDUNGI HAM ADALAH PENEGAKAN HUKUM HAM GUNA MEMBERI EFEK JERA PADA PELAKU. OLEH KARENA ITU TUJUAN DALAM PENELITIAN KALI INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA YURISDIKSI DARI ICC SELAKU SALAH SATU LEMBAGA INTERNASIONAL YANG DAPAT MENINDAK PELAKU KEJAHATAN PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP KASUS DI CINA YANG MENIMPA ETNIS UIGHUR DAN REALISASINYA DI DUNIA NYATA. JENIS PENELITIAN YANG DIGUNAKAN YAITU PENELITIAN NORMATIF DENGAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA MELALUI STUDI PUSTAKA DAN PENGOLAHAN DATA SECARA SISTEMATIS. HASIL PENELITIAN MENUNJUKAN BAHWA SECARA YURISDIKSI MATERIAL CINA TIDAK TERMASUK DALAM YURISDIKSI ICC DIKARENAKAN NEGARA TERSEBUT BELUM MERATIFIKASI STATUTA ROMA 1998 SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN NEGARA ANGGOTA. NAMUN PADA SALAH SATU PASAL DARI STATUTA ROMA DIGAMBARKAN ADANYA SUATU KEADAAN APABILA KASUS BUKAN MERUPAKAN DARI NEGARA ANGGOTA YAITU DIMANA PENUNTUT UMUM ICC MENERIMA LAPORAN DAN REKOMENDASI KASUS DARI PBB. MAKA SEHARUSNYA ICC BISA MENGADILI KASUS TERSEBUT ATAS DASAR REKOMENDASI DARI PBB SERTA DENGAN BUKTI LAINNYA.
Dosen Pembimbing: | MUHAMMAD HARIS AULAWI, S.H., M.HUM. | NIDN0508066701 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Uncontrolled Keywords: | YURISDIKSI ICC, ETNIS UIGHUR, PELANGGARAN HAM ICC JURISDICTION, UIGHUR ETHNICITY, HUMAN RIGHTS VIOLATIONS |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Aidilla Qurotianti |
Date Deposited: | 10 Sep 2022 01:31 |
Last Modified: | 10 Sep 2022 01:31 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/33376 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |