PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (STUDI KASUS BPJS KESEHATAN KOTA BANJAR)

Adanya kewajiban dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang kewajiban mengikutsertakan karyawan dalam jaminan kesehatan. Sementara bila pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran maka pekerja mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran iuran. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai penyelesaian tunggaka iuran BPJS Kesehatan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum bagi pemberi kerja yang menunggak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan faktor penghambat dalam pelaksaan hukum bagi pemberi kerja yang menunggak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa laporan, dokumentasi, jurnal, buku, media dan perundangundangan terkait. Berdasarkan penelitian mengenai penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja melewati upaya penagihan serta melalui bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dan tentunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 dengan proses non litigasi melalui jalur mediasi dengan pemanggilan pihak perusahaan ada sebuah negosisasi dan hasilnya perusahaan komitmen dalam melunasi tunggakan iuran, Adapun faktor penghambat dalam pembayaran iuran karena kesadaran pemberi kerja sendiri dan kendala dalam pendanaan berakibat pada terjadinya tunggakan