PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA TIDAK TETAP DI RELASI CO-WORKING SPACE KABUPATEN SLEMAN

KETENAGAKERJAAN MERUPAKAN SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA DAN PIHAK PEMBERI KERJA YANG MEMBUAT TERJALINNYA SEBUAH HUBUNGAN KERJA. PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM KETENAGAKERJAAN BERKAITAN DENGAN PENGUPAHAN YANG SERING MENDAPAT KELUHAN DARI TENAGA KERJA KARENA DIANGGAP TIDAK ADIL DAN BELUM MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR PARA PEKERJA. PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENULIS BERTUJUAN UNTUK MENCARI JAWABAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA TIDAK TETAP SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT TERLAKSANANYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA TIDAK TETAP. METODE PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENULIS ADALAH NORMATIF-EMPIRIS, YANG MANA DALAM HAL INI PENULIS MENCOBA UNTUK MENGKAJI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA TIDAK TETAP BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN,. PENULIS MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DAN RESPONDEN DARI SUATU KAFE UNTUK MENGETAHUI APAKAH SISTEM PEMBAYARAN UPAH YANG DILAKUKAN DI KAFE TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN YANG ADA. UNTUK MENGETAHUI FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA TIDAK TETAP PENULIS MENCOBA MENCARI DATA EMPIRIS DENGAN MEWAWANCARAI PIHAK DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI DIY. BERDASARKAN HASIL PENELITIAN PENULIS DI KAFE YANG TELAH DITELITI YAITU RELASI CO-WORKING SPACE TERDAPAT PERLINDUNGAN UPAH YANG SUDAH DIPENUHI DI RELASI CO-WORKING SPACE TETAPI ADA JUGA YANG BELUM DIPENUHI.