YOGI OKTAFIAN ARISANDY (2021) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBER CRIME HACKER. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (520kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (364kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penegakan kejahatan cyber crime di Indonesia masih belum mencerminkan asas equality before the law, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. namun belum bisa mengakomodir kejahatan (cyber crime). lantas bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap cyber crime hacker dan bagaimana pemidanaan terhadap crime hacker dalam hal terjadinya concursus idealis tindak pidana. penulis dalam penelitian mengunakan metode hukum normatif. yang mana sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang mengkaji bahan hokum. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. hasil penelitian yang didapati penulis yaitu cyber law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. bentuk cyber crime saalah satunya hacking yang diatur undang-undang informasi dan transaksi elektronik. di Indonesia penegak hukum cyber crime diindonesia mengunakan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lembaga yang berwenanga menangani perkara hacker dibagi menjadi 3 yaitu pengadilan, kejaksaan, kepolisian pemidanaan terhadap pelaku cyber crime hacker pada pelaku yang berinisial bba yang ditangani oleh kejaksaan negeri bantul, dapat termasuk ke dalam pemidanaan concursus idealis karena pebuatan pelaku dapat tergolong ke dalam lebih dari satu aturan pidana. kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan cyber crime yaitu: aspek penyidik, aspek alat bukti, aspek fasilitas, kemampuan digital forensic, aspek jurisdiksi

Dosen Pembimbing:	Yeni Widowaty, Dr., S.H., M.Hum. and UNSPECIFIED | NIDN0017066103, NIDN
Item Type:	Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited:	11 Oct 2021 03:04
Last Modified:	11 Oct 2021 03:04
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3466

Actions (login required)

View Item