VIVID SAMODRA ARMADANA (2023) PENGARUH TRANSPARANSI, KUALITAS INFORMASI DAN EFESIENSI PELAYANAN TERHADAP SMART GOVERNMENT : STUDI KASUS PENERIMAAN SISWA BARU DI YOGYAKARTA TAHUN 2021. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (874kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (373kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Smart Government merupakan salah satu inovasi baru di bidang pemerintahan yang berjalan seiring dengan perkembangan pesat teknologi dan informasi yang bertujuan untuk memudahkan akses untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui akses informasi dan efektifitas interaksi antara pekerja pemerintahan dan masyarakat. Smart Government merupakan salah satu elemen dasar yang harus di penuhi untuk mewujudkan Smart City. Secara umum, Smart Government adalah istilah yang merujuk pada pengimenpletasian ICT pada pelayanan public di bidang pemerintahan secara efektif. Sedangkan, Smart City selain mencakup administrasi pemerintahan juga mengenai layanan Kesehatan, trasportasi,Pendidikan, dan sebagainya.Pertanyaan tentang menggabungkan solusi untuk masalah masyarakat sosial dengan teknologi telah lama diperdebatkan secara nasional. Hal inilah yang kemudian juga menyebabkan munculnya istilah e-government di masa lalu. E-government kemudian berfokus pada inisiatif penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik. Kemudian, beberapa waktu kemudian, pengenalan e-government di otoritas menunjukkan layanan yang real-time dan lebih cepat. Namun sayangnya kelemahan dari konsep e-government terletak pada pelayanan yang bersifat eksklusif yaitu. mereka masih terpisah untuk setiap layanan dan setiap otoritas.Pelaksana e-Government bertujuan sebagai bentuk partisipasi pemerintah dalam melakukan kewajibannya kepada masyarakat melalui pelayanan pubik dan juga untuk meningkatkan kuaitas pelayanan. Untuk mewujudkan pemerintah elektronik (e-Government) yang berkualitas maka penyelenggaraan pelayanan publik ataupun yang lain maka di laksanakan secara online. Penerapan ini di laksanakan dilaksanakan dengan memanfatkan website khusus pemerintah daerah. Website ii berperan sebagai penyalur informasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebagai elaborasi dalam pelaksanaan elektronik (e-Government).Penerapan proses digitalisasi menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan perubahan zaman. Proses digitalisasi yang semakin cepat membuat pemerintah mempercepat proses digitalisasi, mengingat pemerintah sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Atas dasar tersebut, pemerintah mengerluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan untuk menjamin proses percepatan digitalisasi tersebut.
Dosen Pembimbing: | Ulung Pribadi, Dr., M.Si. | NIDN0510106501 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Uncontrolled Keywords: | smart government, transparency, information quality, service efficiency |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | M. Erdiansyah |
Date Deposited: | 14 Oct 2023 03:50 |
Last Modified: | 14 Oct 2023 03:50 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/37692 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |