MUHAMMAD AKBAR TAUFIQULHAKIM (2023) IMPLICATION OF PRESIDENTIAL THRESHOLD TOWARDS PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE PRESIDENTIAL SYSTEM IN INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (524kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (109kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Presidential Threshold sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2003 menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden hingga saat ini yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Sudah diajukan dua puluh dua kali (hingga saat ini) untuk Judicial Review tetapi belum menemukan titik terang. Mahkamah Konstitusi yang merupakan satu-satunya lembaga pengajuan Judicial Review terhadap UUD selalu memberikan alasan yang sama yaitu: Presidential Threshold merupakan bagian dari Open Legal Policy, Presidential Threshold merupakan ketentuan yang memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia , dan tidak ada landasan hukum bagi pemohon (Legal Standing) dalam pengajuan Peninjauan Kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ketentuan Presidential Threshold dalam konstruksi Kebijakan Hukum Terbuka, Sistem Presidensial, dan Sistem Pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Presidential Threshold bukan bagian dari kebijakan; dalam UUD telah dinyatakan secara mutlak dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) dengan melihat konstruksi konsep Open Legal Policy. Jadi, mempertahankan ini akan melemahkan sistem presidensial di Indonesia.

Dosen Pembimbing:	King Faisal Sulaiman, Dr., S.H., LLM. | NIDN0006048202
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Open Legal Policy, Presidential Election, Presidential System, Presidential Threshold
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	M. Erdiansyah
Date Deposited:	07 Oct 2023 07:33
Last Modified:	07 Oct 2023 07:33
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/37994

Actions (login required)

View Item