THE NULL AND VOID ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF PEER-TO-PEER LENDING AGREEMENTS THROUGH FINTECH APPLICATIONS IN PT.BARRACUDA FINTECH INDONESIA

Kemajuan teknologi dan informasi yang tidak dapat dipisahkan dari pola pikir dan gaya hidup masyarakat, menyebabkan perubahan di bidang ekonomi begitu kentara, baik dalam hal mendapatkan pinjaman maupun pembiayaan, bahkan penggunaan konsumtif. Pada kenyataannya, banyak aplikasi fintech di Indonesia yang masih belum terdaftar di OJK sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengakibatkan Fintech tidak memiliki izin tetapi beroperasi dan berperilaku seperti layanan keuangan dan hukum. Dari sini, beberapa aspek batal demi hukum menurut KUHPerdata dan POJK No. 77/2016 tentang pelaksanaan perjanjian peer-to-peer lending melalui aplikasi fintech, seperti adanya pihak yang dinyatakan tidak mampu untuk bertindak bertentangan dengan hukum. Sebagai layanan jasa keuangan yang tidak terdaftar di OJK dan terbukti merugikan dengan penagihan melalui perantara pihak ketiga kepada konsumen selaku debitur, dengan mengakses semua kontak kreditur tanpa izin dan tanpa izin operasional, perusahaan tidak memiliki kewenangan. atas apa yang dijanjikan. Maka dalam penulisan ini, peneliti juga menemukan penyelesaian atau perlindungan hukum jika terjadi batal demi hukum dalam peer-to-peer lending pada aplikasi fintech.