FARHAN RIZKI RAMADHAN (2023) KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI YOGYAKARTA MENURUT HUKUM POSITIF. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (935kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (192kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (14kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (106kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (133kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (25kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (248kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (14kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (85kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (635kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (794kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini akan membahas tentang Kebijakan Pertanahan bagi WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta menurut Hukum Positif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di Yogyakarta terkait kepemilikan hak atas tanah. Hak atas tanah berupa hak milik tersebut tidak berlaku bagi WNI non pribumi atau khususnya WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta, berdasarkan Instruksi Gubernur DIY No. K.898/I/A/1975. Penulis akan mengkaji tentang hal-hal terkait kebijakan pertanahan serta perlindungan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa menurut hukum positif.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa dan mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode normatif dengan cara kepustakaan. Hambatan dalam proses pemberian perlindungan hukum ditafsirkan dengan adanya faktor penghambat yaitu gaktor kebijakan perundang-undangan, budaya hukum, strukturisasi hukum, dan substansi serta dualisme antara BPN dan Panitikismo. Dualisme pertanahan oleh Panitikismo dan BPN disini yaitu adanya ketimpangan peran serta lembaga tersebut yang tumpang tindih, terjadi ambiguitas dan ambivalensi, saran penulis Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih konsisten dan berkelanjutan agar masyarakat mengerti khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya membuat Peraturan Daerah yang mempertegas bahwa Pemerintah enggan memberikan hak milik atas tanah kepada WNI keturunan, tidak sebatas Surat Instruksi saja.

Dosen Pembimbing: Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. | NIDN0517067001
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Land Policy, Indonesian citizens of Chinese descent, Government
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: M. Erdiansyah
Date Deposited: 30 Sep 2023 06:58
Last Modified: 30 Sep 2023 06:58
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/39951

Actions (login required)

View Item View Item