SOLUSI KONFLIK PERWAKAFAN DI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL

Artikel ini bertujuan mengungkap proses penyelesaian konflik wakaf di wilayah PD Muhammadiyah Bantul. Konflik dimulai dengan pengadaan tanah wakaf melalui jual beli. Namun, sertifikat selesai dalam bentuk wakaf atas nama satu orang, yang menyebabkan masalah. Metode yang digunakan untuk membahas artikel ini adalah deskriptif-analisis dan menarik kesimpulan secara deduktif. Artikel penelitian ini mengungkapkan: pertama, wakaf atas nama perseorangan diselesaikan melalui wakaf atas nama perkumpulan. Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf masjid diserahkan kepada masyarakat setempat; ketiga, mengubah nazir dari aktivis Muhammadiyah perseorangan menjadi nazir berbadan hukum Muhammadiyah. Keempat, masing-masing pihak sepakat untuk tidak melanjutkan konflik wakaf ke lembaga hukum yang lebih tinggi.