Farhan Eris Prianto (2021) STATUS TANAH ADAT GRANT SULTAN KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA YANG DIALIHFUNGSIKAN UNTUK PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (853kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (366kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (50kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (103kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (234kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (111kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (260kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (43kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (162kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (638kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (874kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

<p>Pengesahan Undang-Undang Agraria No. 5 tahun 1960 pada bulan September 1960 menyebabkan perubahan besar terhadap Undang-Undang Pertanahan Indonesia termasuk Kalimantan Timur, tetapi ini tidak berarti bahwa Undang-Undang Pertanahan yang terdahulu dihapuskan begitu saja. Nyatanya, sebagian masyarakat masih menggunakan hukum lama maupun hukum adat. Namun demikian, Sebagian masyarakat tetap menerapkan hukum adat yang tidak merugikan kepentingan Nasional dan Negara. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui Status Tanah Adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan hilangnya status hukum tanah adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Empiris dan dianalisis secara Kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menyatakan bahwa lahan yang menjadi lokasi dari ibu kota negara merupakan tanah milik negara dengan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Yang mana Tanah Bekas Kerajaan atau Bekas Swapraja menjadi hak milik negara dan status tanah adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menjadi hilang.</p>

Dosen Pembimbing: Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. | NIDN0528127201
Item Type: Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 17 Dec 2021 02:22
Last Modified: 17 Dec 2021 02:22
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/4069

Actions (login required)

View Item View Item