IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI KUA WONOSARI GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Poligami, diakui dan dibolehkan oleh hukum Perundang-Undangan di Indonesia dan hukum Islam, yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2). Dan untuk mendapatkan izin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka menurut para ulama, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah yang dikomsusi dan yang dipakai, pakaian dan tempat tinggal. Dalam tulisan ini, penulis berusa menggali praktek pernikahan poligami dan perlindungan bagi istri dalam perpektif Hukum Islam Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang diajukan suami bervariatif. Bentuk perlindungan bagi Istri dalam pernikahan poligami dalam hal perlindungan harta sebelum poligami, perlindungan nafkah poligami dan perlindungan harta saat poligami telah sesuai dengan Hukum Islam yaitu harta sebelum poligami adalah harta bersama yang diperoleh oleh suami dengan istri pertama dan menjadi milik dan hak suami bersama istri pertama, semua istri mendapat nafkah mesti dengan nominal yang berbeda, harta yang diperoleh setelah terjadi pernikahan poligami, mereka membaginya sesuai dengan kesepakan.