YUDHYA PRASETIA (2023) DAMPAK PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TERHDAP OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (412kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (109kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kabupaten Bandung Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berhasil dimekarkan pada tahun 2007. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara luas dan sesuai perundang-undangan. Pelayanan Publik yang efektif akan berimplikasi pada kesejahteraan, Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah yang memiliki otonominya sendiri masih belum maksimal dikarenakan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran, hal ini membuktikan pemerintah daerah belum menjalankan pelayanan publik dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan Teknik pengambilan data melalui wawancara ke berbagai instansi terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adanya pemekaran daerah di Kabupaten Bandung Barat masih belum maksimal dikarenakan adanya penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari kabupaten Induk (Kabupaten Bandung) hal ini tentu memiliki korelasi dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah karna dilihat dari tiga indikator penting yaitu, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Perlu adanya pengawasan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengawal kebijakan pemerintah agar terciptanya tujuan dari pemekaran itu sendiri dan itu akan menjadi harapan masyarakat secara luas.

Dosen Pembimbing:	Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H. | NIDN0518097301
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Expansion, Autonomy, Public Services
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Aidilla Qurotianti
Date Deposited:	27 Sep 2023 03:27
Last Modified:	27 Sep 2023 03:27
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/42004

Actions (login required)

View Item