PENYELESAIANPERKARA TINDAK PIDANANARKOTIKA DENGAN PELAKUANAK MELALUI PENDEKATANRESTORATIVE JUSTICE DI POLESBATANG

Dewasa ini, anak banyak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana narkotika mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, namun proses pemidanaannya tetap didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal tersebut bertujuan guna memberikan perlindungan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pelaku anak melalui pendekatan restorative justice di Polres Batang dan peran penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitianini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pelaku anak di Polres Batang penyelesaiannya tidak sesuai dengan UU SPPA terlebih dalam pasal 7. Berdasarkan kasus yang dijelaskan, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak memenuhi syarat diversi, namun pihak Kepolisian tetap menyelesaikan kasus tersebut dengan pendekatan restorative justice yang mana dianggap tidak sesuai dan bisa cacat hukum. Pelaksanaan pendekatan restorative justice di Polres Batang terbagi kedalam tiga tahap yaitu, pra restorative justice, proses restorative justice, dan pasca restorative justice.Selama menangani perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak Penyidik Polres Batang berperan sebagai fasilitator dan mediator. Selebihnya peran polisi dalam proses pendekatan restorative justice pada pelaku anak hanya sebatas memutuskan bersama.