PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI LIMA PROVINSI UNTUK MEMBANGUN HERD IMMUNITY DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC SERVICE DAN ETIKA POLITIK DALAM PENETAPAN TEST PCR DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian vaksinasi coronavirus disease-2019 di lima provinsi di Indonesia terendah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua untuk membangun herd immunity dalam new public service. Ditambah melihat perkembangan kontroversi kebijakan dari penetapan harga uji polymerase chain reaction (PCR) Luhut Binsar Panjaitan di media online Twitter. Metode ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) dengan software Nvivo 12 Plus sebagai alat analisis. Sumber data pertama, diperoleh dari website resmi Kementerian Kesehatan pada kategori daerah dengan capaian vaksinasi rendah dan didukung dengan berita Kompas untuk mencari penyebab rendahnya angka vaksinasi di lima provinsi tersebut. Data kedua, diperoleh dari mengcupture media online Twitter dengan menggunakan hastaq #Pecatluhut. Analis data menggunakan perangkat lunak NVivo12 untuk membuat kode dan memvisualisasikan data ke dalam grafik, tabel, dan wordcloud. Temuan penelitian pertama menunjukan bahwa di lima provinsi di Indonesia, Maluku Utara (68%), Sulawesi Barat (76%), Maluku (66%), Papua Barat (62%), dan Papua (41%), capaian pelaksanaan vaksinasi masih relatif rendah. Akibat dari keraguan masyarakat terhadap status vaksin, edukasi informasi dan komunikasi dari pemerintah belum optimal; ditambah lingkungan dan geografi yang bervariasi, sehingga menjadi kendala dalam melakukan vaksinasi. Sedangkan, temuan pada penelitian kedua menunjukan bahwa adanya sentimen masyarakat yang merugikan terhadap kebijakan yang ditetapkan Menteri Luhut Binsar Panjaitan terkait perubahan harga PCR dan membuat masyarakat tidak respek dan kecewa dengan kebijakannya dilihat dari kelas persentase yang menunjukkan kinerja; sangat negatif (15,05%), cukup negatif (45,69%), cukup positif (38,31%), dan sangat positif (0,94%). Persentase yang memiliki angka tertinggi adalah 45%. Tagar #pecatluhut dilengkapi dengan berbagai cerita warga yang kecewa dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dengan menganalisis kata yang paling sering muncul, peneliti mengambil 20 kata dari #pecatluhut. Konten tersebut berisi bentuk kritik publik yang kerap mengecewakan masyarakat dan cenderung tidak menghargai kinerja dalam penetapan harga PCR yang diambil oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan.