INDRA KUSUMA (2023) PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (376kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (111kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) |
![]() |
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (22kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Tujuan dalam penulisan dan penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta dan bagaimana tindakan Kecamatan untuk mencegah atau mengurangi kasus pelanggaran atas pelaksanaan izin penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta. Penelitan Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara tentang pelaksanaan izin penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta yang mengambil tempat di wilayah Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Kotagede berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Hasil dari penelitiannya adalah masih terdapat penyelenggaraan pondokan yang tidak memiliki izin, tidak mengalihkan tanggung jawab pondokan kepada induk semang, jam kunjung tamu yang melewati batas, tidak ada ruang tamu dan tata tertib yang dipasang di pondokan, pemondok yang tidak melakukan kewajiban administrasi data kependudukan, akibat dari kurangnya pengawasan dari masyarakat sekitar maupun tidak tahunya Perda Pondokan di Kota Yogyakarta. Tindakan Kecamatan dan Satpol PP Kota Yogyakarta adalah melakukan sosialisai dan pembinaan kepada pemilik pondokan dan pemondok setiap setahun 2 (dua) kali tentang Perda Pondokan. Serta melakukan penindakan jika ada pemilik pondokan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa lisan, tertulis, pencabutan izin hingga penutupan pondokan oleh Kecamatan dan Satpol PP Kota Yogyakarta.
Dosen Pembimbing: | Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. | NIDN0517067001 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Uncontrolled Keywords: | Huts, Regulation, Violations |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Aidilla Qurotianti |
Date Deposited: | 25 Sep 2023 07:42 |
Last Modified: | 25 Sep 2023 07:42 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/42092 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |