BANKING DIPUTE SETTLEMENT THROUGH THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY (BPSK) AND ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT INSTITUTION IN THE FINANCIAL SECTOR (LAPS-SJK): COMPARATIVE STUDY

Keberadaan BPSK dan LAPS-SJK telah membawa kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa Konumen di SJK. Namun, keberadaan BPSK dan LAPS-SJK memiliki irisan fungsi yang sama, yakni berperan sebagai lembaga yang menerima keluhan dan permohonan masyarakat terkait persengketaan di dunia Perbankan. Namun, dengan adanya dua lembaga tersebut terdapat dualisme fungsi yang menandakan bahwa praktik hukum di Indonesia masih dikelola secara tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tumpang tindih dan kewenangan serta kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan BPSK dan LAPS-SJK terkait menyeleaikan Sengketa Perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yang mengunakan jenis data sekunder, dengan teknis analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tingkatan sistem hierarki perundang-undangan, BPSK memiliki tingkatan lebih tinggi dan kewenangan BPSK lebih luas dibandingkan dengan LAPS yang hanya dimasing-masing SJK saja. Penelitian ini merekomendasikan kepada dua lembaga harus terus dapat mengupayakan inovasi-inovasi dalam menyelesaiakn sengketa yang terjadi, khususnya dalam hal Perbankan. Serta pemberian pemahman pada masyarakat terkait dengan penyelesaian mana yang dapat di selesaikan di BPSK maupun di LAPAS-SJK pada sektor Perbankan.