AHSAN TAQWIM AL-AKID (2023) PERUMUSAN PERATURAN KALURAHAN MENGENAI DESA ANTI POLITIK UANG: STUDI KASUS DI DESA MURTIGADING, SANDEN, BANTUL. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (298kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (321kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Politik uang merupakan praktik yang menjadi isu sentral dalam dinamika demokrasi politik yaitu pemilu. Politik uang menjadi salah satu faktor buruknya kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai perumusan peraturan kalurahan anti politik uang di desa Murtigading. Desa atau kalurahan Murtigading merupakan Desa yang mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang (APU). Di desa Murtigading terdapat peraturan desa atau peraturan kalurahan mengenai anti politik uang, peraturan tersebut merupakan inisiasi dari masyarakat Murtigading sendiri.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara narasumber terkait untuk mengamati bagaimana proses pembentukan atau perumusan peraturan kalurahan anti politik uang di Murtigading serta faktor-faktor yang mendorong dibentuknya peraturan kalurahan anti politik uang tersebut.Hasil dari penelitian ini yaitu perumusan peraturan kalurahan anti politik uang merupakan tindak lanjut dari gerakan masyarakat melawan dan menolak praktik politik uang. Dalam melakukan gerakan anti politik uang tersebut dapat berjalan lebih masif maka diperlukan adanya legitimasi hukum di tataran desa yaitu peraturan kalurahan. Akan tetapi dalam prosesnya peraturan kalurahan anti politik uang tersebut belum mampu mengurangi praktik politik uang di desa Murtigading, kurangnya kekuatan civil society dan kontrol dari Pemerintah Desa atau Kalurahan, Bawaslu, Pemerintah Kabupaten, dan beberapa stakeholder lainnya merupakan faktor sejauh mana efektivitas implementasi peraturan kalurahan anti politik uang Murtigading dalam mencegah praktik politik uang.

Dosen Pembimbing:	Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si. and Tunjung Sulaksono, Dr., S.IP., M.Si. | NIDN0514126802, NIDN0501057701
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Money Politic, Village Regulations, APU Movement, Government
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	M. Erdiansyah
Date Deposited:	06 Nov 2023 04:22
Last Modified:	06 Nov 2023 04:22
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/42790

Actions (login required)

View Item