Riswanda Imawan (2021) RESPON PENOLAKAN JEPANG TERHADAP NORMA INTERNASIONAL ANTI PERBURUAN PAUS. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
![]() |
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (641kB) |
![]() |
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) |
![]() |
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) |
![]() |
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (423kB) |
![]() |
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB) |
![]() |
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB) |
![]() |
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB) |
![]() |
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) |
![]() |
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
<p>Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan alasan penolakan Jepang terhadap norma anti perburuan paus. Untuk meneliti hal tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berbasis dokumen, baik primer maupun sekunder. Jepang adalah salah satu negara industri perburuan paus yang kemudian berhenti melakukan perburuan paus komersial karena adanya moratorium di tahun 1982. Moratorium tersebut adalah bentuk perkembangan dari norma anti perburuan paus. Penelitian ini menemukan bahwa Jepang adalah negara yang memilih tidak mengadopsi norma ini dengan beberapa alasan yang dianggap sebagai latar belakang kuat untuk tidak mengadopsi dan menerima norma tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tetap berlanjutnya perburuan paus Jepang melalui program <em>scientific whaling, </em>jika Jepang mengadopsi norma tersebut maka seluruh praktik perburuan paus Jepang juga berhenti. Keputusan Jepang tersebut adalah hasil pertimbangan dalam memahami sebuah norma melalui konteks sosial yang dialami oleh Jepang sendiri dan masyarakat Jepang pada umumnya yang dapat dijelaskan dalam konsep legitimasi norma internasional. Sehingga keputusan tersebut memicu Jepang untuk memutuskan mundur dari <em>International Whaling Commission</em> (IWC) pada Desember 2018 yang juga menjadi perilaku Jepang setelah memahami konteks sosial tersebut.</p>
Dosen Pembimbing: | Ade Marup Wirasenjaya, S.IP., M.A. | NIDN0517107202 |
---|---|
Item Type: | Thesis (S1) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Hubungan Internasional |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 17 Dec 2021 03:31 |
Last Modified: | 17 Dec 2021 03:31 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/4295 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |