EVALUASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ORANG ASLI PAPUA TAHUN 2016-2018

Sudah sembilan belas (19) tahun Otonomi khusus diberlakukan di tanah Papua. Tetapi masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat bukanlah hal yang baru didengar. Papua dan Papua Barat masih menempati peringkat 31 dari 34 provinsi di Indoneisa (BPS 2017). Kebijakan untuk menigkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua adalah bagian penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Sugiono (2016). Untuk melihat hasil dari evaluasi kebijakan tersebut peneliti menggunakan teori evaluasi menurut Willian N Dunn (dalam Suharno, 2010) pada empat (4) kriteria yakni; Efisiensi; Efektivitas; Perataan; Responsivitas. Hasil Penelitian: 1. Alokasi anggaran pendidikan dari 20% APBD hanya 13% yang teralisasi, sekitar 7% yang belum terimplementasi. 2. Program Beasiswa Sarjana S-1, program Kesejahteraan Guru, dan program Penurunan Angka Putus Sekolah, yang diselenggarakan oleh pemrintah Kota Sorong, telah berjalan. Namun belum ada trasnparansi anggaran yang jelas dari Pemerintah terkait program-program pembiayaan pendidikan tersebut. 3. Setiap tahun sekitar 200 Mahasiswa Asli Papua diberi beasiswa. Kesejahteraan guru sudah diperhatikan namun belum terjamin. Para Siswa ekonomi lemah diberi bantuan Biaya SPP. 4. Penyelenggaraan program pembiayaan pendidikan oleh pemerintah Kota Sorong masih belum diketahui oleh seluruh masyarakat kota Sorong, kurang sosialisai, dan programnya masih ada yang bersifat tertutup.