EVALUASI PROFIL TERAPI SECONDARY PREVENTION PADA PASIEN ACUTE CORONARY SYNDROME DI RS SWASTA DAN RS PEMERINTAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2019�2022

Latar Belakang: Kesesuaian terapi secondary prevention terhadap rekomendasi pedoman terapi pada pasien ACS sangat perlu dievaluasi secara berkala untuk mencegah terjadinya ACS secara berulang pada pasien tersebut. Terapi secondary prevention wajib diperoleh pasien ACS sejak pasien mengalami serangan ACS yang pertama yang terdiri dari lima macam obat pilihan terapi. Kondisi pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan pada pelayanan kesehatan termasuk lingkup kefarmasian khusus nya pada layanan pasien ACS dengan kebutuhan terapi nya yang cukup kompleks. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kesesuaian terapi secondary prevention yang diterima oleh pasien ACS di RS Swasta dan RS Pemerintah. Metode: Pada penelitian ini, pengambilan data dilakukan secara retrospektif dengan rancangan cross sectional menggunakan uji chi-square dan regresi logistik statistik. Total sampel yang memenuhi kriteria inklusi pada rumah sakit swasta sebanyak 461 pasien dan rumah sakit Pemerintah sebanyak 366 pasien. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi pasien ACS yang menerima profil terapi secondary prevention sesuai dengan pedoman terapi yang direkomendasikan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak sesuai pada kedua RS, baik sebelum maupun selama COVID-19. Proporsi kesesuaian terapi secondary prevention ACS secara signifikan terjadi peningkatan pada RS Swasta selama pandemi COVID-19 sebesar +14.8%, p-value 0.001. Pada RS Pemerintah mengalami penurunan proporsi kesesuaian profil terapi secondary prevention secara signifikan selama pandemi COVID-19 dibandingkan sebelumnya sebesar -28,3%, p-value kurang dari 0.000. Kesimpulan: Pada penelitian ini terdapat perbedaan tingkat kesesuaian profil terapi secondary prevention secara signifikan pada pasien ACS sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada RS Swasta maupun RS Pemerintah.