SABRINA DINANTI AISYAH ZZAHRA (2024) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN PENATAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN MALIOBORO. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (452kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (382kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (39kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (190kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (162kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (56kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (363kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (46kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (113kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (824kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (767kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro Yogyakarta, banyak sekali penolakan dikarenakan kekhawatiran terhadap pendapatan para PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro, faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji hal-hal yang terjadi dari penerapan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa alasan adanya relokasi PKL karena kawasan Malioboro termasuk kawasan sumbu filosofi yang diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dan agar Malioboro terkesan ramah lingkungan sehingga pengunjung yang berjalan di sekitar trotoar menjadi nyaman. Sebelum melakukan penataan lokasi pedagang kaki lima di kawasan jalan Malioboro, Pemerintah Kota Yogyakarta terlebih dahulu melakukan sosialiasi terhadap para PKL, memberikan fasilitas kepada para PKL yang direlokasi, perlindungan keamanan bagi para PKL. Adapun hambatan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan lokasi PKL di kawasan jalan Malioboro yaitu kurangnya kesadaran hukum dari para PKL, banyaknya penolakan dari para PKL. Faktor penghambat lainnya muncul dari Pemerintah yaitu kurangnya pemberian pemahaman mengenai penataan lokasi PKL di Jalan Malioboro dan mekanisme penataan lokasi PKL yang kurang tertata.

Dosen Pembimbing: Bagus Sarnawa, Dr., SH., M.Hum. | NIDN0021086802
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Malioboro Area Government Policy, Location Arrangement
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Aidilla Qurotianti
Date Deposited: 03 Feb 2024 02:16
Last Modified: 03 Feb 2024 02:16
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/43780

Actions (login required)

View Item View Item