HAK WARGA NEGARA UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILU MENURUT HAK ASASI MANUSIA

Fakta yang ada saat ini angka golput masih tinggi dan masih selalu ada saat pemilu berlangsung, angka golput pada pemilu legislatif mengalami peningkatan. Pemilu legislatif pada tahun 2009 angka golput sebesar 29,01% angka tersebut cenderung lebih rendah daripada pemilu tahun 2019 yaitu sebesar 29,68% namun pada pemilu legislatif 2014 angka golput sempat berkurang yaitu angkanya sebesar 24,89%. Pada pemilu presiden 2014 golput mengalami kenaikan yaitu 1,41 dari pemilu 2009, namun pada pemilu 2019 angka tersebut berkurang drastis dengan total golput hanya sebesar 19,24%. Masih terjadi golput ini disebabkan beberapa faktor baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Para pemilih ini merasa memilih itu bagian dari HAM yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana kajian yuridis hak warga negara untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu menurut HAM dan faktor yang mempengaruhi warga negara untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan mengkaji hak warga negara untuk tidak menggunakan hak pilih dalam perspektif HAM dan mengetahui faktor penyebab warga negara tidak menggunakan hak pilih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa tidak memilih merupakan HAM yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU tentang HAM. Golput termasuk kedalam HAM karena memilih bukan merupakan kewajiban warga negara sesuai dengan keputusan MK terkait uji materiil UU pemilu yang mengatakan bahwa memilih itu bukan merupakan kewajiban. Faktor penyebab golput karena adanya kesengajaan warga negara yang tidak percaya dengan politik selain itu juga ada faktor tidak disengaja karena terhambat oleh pekerjaan