SKRIPSIIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS WISATA MALIOBORO)

Disabilitas mencakup keterbatasan fisik, mental, atau keduanya, yang mengakibatkan individu tidak mampu menjalankan aktivitasnya di lingkungannya karena adanya fasilitas yang tidak memadai. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang mengalami disabilitas, seperti keterbatasan gerak, dan istilah ini kini digunakan oleh mereka yang mengalami kondisi ini, yaitu penyandang difabel atau disabilitas. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui Bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi Yogyakarta No.4 tahun 2019 tentang perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas yogyakarta. Metode penelitian atau jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan lain. kualitatif. Dan dalam riset ini peneliti akan menggunakan teori implementasi kebijakan yang di usulkan oleh George C. Edwards III dengan alasan bahwa akan terciptanya atau terwujudnya tujuan tujuan yang telah di perinci dengan benar, misalnya dengan program yang telah dirancang dan dana yang teralokasikan sudah sesuai. Dalam pemenuhan aksesibilitas ini maka dinas sosial kota Yogyakarta berperan dalam mengadvokasi kepada dinas-dinas yang terkait dengan pembangunan agar dinas yang terkait mengakomodir aksesibltas tersebut. Dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi. Menurut pendekatan teorinya, komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dari penerapan suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang memadai dapat memastikan bahwa program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya ada Disposisi, Struktur Birokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut dalam konteks wisata Malioboro masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan aksesibilitas fisik, kurangnya kesadaran, dan peran aktif pelaku usaha di sekitar Malioboro. Meskipun demikian, terdapat upaya positif dari pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kawasan tersebut. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasinya, peraturan daerah tersebut sudah dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan baik walaupun masih belum terlaksana dengan maksimal.