KIKI RIZKI OKTAFIANDRI (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) APARTEMEN ROYAL KEDHATON DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (1MB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (136kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (832kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan Apartemen Royal Kedhaton di Kota Yogyakarta yang berada di Jl. Sosromenduran Jl. Sosrowijayan GT I No.285, Pringgokusuman, Kota Yogyakarta, DIY. Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif dengan metode penelitian empiris yang dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan mengambil data dan melakukan wawancara pada petugas yang memahami atas perumusan masalah penelitian ini pada bulan Februari Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran perizinan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh pengembang Apartemen Royal Kedhaton. Beberapa pelanggaran tersebut antara lain meliputi pembangunan gedung yang melebihi batas tinggi yang diizinkan, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, tidak adanya konsultasi dengan masyarakat sekitar sebelum pembangunan dimulai dan adanya kasus suap dalam penerbitan surat izin bangunan. Bagi bangunan gedung yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Perda tersebut mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan IMB, pencabutan IMB.

Dosen Pembimbing:	Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. | NIDN0517067001
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	building permits, permits, law enforcement
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Eko Kurnawan
Date Deposited:	26 Feb 2024 03:04
Last Modified:	26 Feb 2024 03:04
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/44620

Actions (login required)

View Item