BANGKIT DAMARDJATI (2024) PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN DI KABUPATEN BLORA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (493kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (279kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Permintaan izin untuk kegiatan publik, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik kepada pejabat yang berwenang di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah upaya untuk mengurangi potensi ancaman yang dapat timbul, terutama di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan. Izin keramaian diterbitkan oleh Polisi bagi individu atau kelompok yang akan mengadakan acara dengan potensi jumlah peserta yang besar. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini dengan mengunakan jenis penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam masyarakat sehingga disebut penelitian hukum sosiologis. Dalam rangka pengamanan pelaksanaan kegiatan masyarakat ataupun instansi pemerintah maupun swasta guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta mewujudkan situasi aman dan kondusif menjelang pada saat dan setelah pelaksanaan kegiatan maka dibuatkan rencana pengamanan kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan sebuah peraturan atau kebijakan maupun program seharusnya didukung dengan pengawasan yang efektif. Hal ini berguna untuk mengawal sekaligus merealisaisikan maksud dan tujuan dari sebuah peraturan maupun program yang telah ditetapkan

Dosen Pembimbing:	Beni Hidayat, Dr., S.H., M.Hum. | NIDN0531127301
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Crowd permission, Blora Regency, police
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Aidilla Qurotianti
Date Deposited:	29 May 2024 06:49
Last Modified:	29 May 2024 06:49
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/45160

Actions (login required)

View Item