AHMAD FAHMI ILHAM MULLOH (2024) URGENCY TO HARMONIZE THE GRATIFICATION PROVISION WITHIN THE CORRUPTION CRIME ACT AND INCOME TAX ACT AS AN EFFORT TO ERADICATE CORRUPTION. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (512kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (594kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (244kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (981kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002, gratifikasi adalah korupsi. Banyak pejabat ditangkap karena menerima gratifikasi. Seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 12 B, yang menunjukkan bahwa itu digunakan untuk jenis korupsi tertentu, interpretasi UU Tipikor mengenai gratifikasi sangat jelas. Gratifikasi, yang juga dianggap sebagai objek pajak negara dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, menimbulkan kerancuan dan interpretasi yang salah terhadap peraturan dan dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum. Penafsiran gratifikasi tidak hanya harus jelas, tetapi juga harus dapat menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan penafsiran itu. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa interpretasi gratifikasi memberikan pemahaman yang salah karena melihat pada konteks dan peristiwa hukum, seperti gratifikasi yang digunakan dalam konteks perpajakan, yang dapat menunjukkan bahwa koruptor bebas dari pajak. Orang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti kesengajaan, peristiwa hukum, dan perbuatan melanggar hukum. Pengulangan dua kata tersebut menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap undang-undang mengenai gratifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk membuat kebijakan baru dan memastikan bahwa undang-undang dapat disesuaikan untuk menangkap pelaku gratifikasi di kemudian hari.

Dosen Pembimbing:	Nanik Prasetyoningsih, Dr., S.H., M.H. | NIDN0515047501
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Corruption Crime Act; Income Tax Act; Gratification Provision; Legal Harmonization; Tax Object
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Yuliana Ramawati
Date Deposited:	07 Jun 2024 07:07
Last Modified:	07 Jun 2024 07:07
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/45510

Actions (login required)

View Item