HERLAN PURNOMO SYAMSI (2024) IMPLIKASI KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PENGUATAN PRESIDENSIALDI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (1MB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (197kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dominasi Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia menjadi sebuah problematika, mulai dari pengajuan sampai pada pengesahan menjadikan Presiden memilki kekuasaan berlebih dalam proses pemebentukan undang-undang. Kewenangan Presiden untuk terlibat dalam pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 20 Ayat (4) juga mengatur."Pasal-pasal ini menegaskan keterlibatan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi keterlibatan Presiden terhadap pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial di Indonesia, dan bagaimana penataan yang ideal terhadap pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial di Indonesia, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implikasi keterlibatan Presiden dalam pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial di Indonesia, untuk mengetahui penataan yang ideal terhadap pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial di Indonesia, jika Presiden memiliki wewenang yang cukup besar dalam agenda legislasi implikasinya adalah terjadi hegemoni kekuasaan pada Presiden, tidak adanya pemisahan kamr yang jelas antara eksekutif dan legislatif, terbatasnya wewenang legislasi DPR semuanya itu akan menjadikan pemerintahan abuse of powwer, dalam pembentukan undang-undang. Maka rancangan undang-undang akan cukup mudah disetujui oleh DPR untuk dibahas. Pada sistem presidensial proses legislasi dominan dibahas oleh pihak legislatif yaitu DPR dan DPD. Tanpa melibatkan eksekutif secara dominan, pada pelaksanaan penataan yang ideal tentang proses pembentukan undang-undang dapat diaplikasikan mulai dari cara mengikuti fungsi dari legislasi pada negara-negara yang menggunakan sistem presidensial, pada ranah pembahasan Presiden tidak terlibat dalam pembahasan melainkan dengan cara melibatkan DPD sebagai kamar kedua atau second chamber dalam pembentukan undang-undang.

Dosen Pembimbing:	King Faisal Sulaiman, Dr., S.H., LLM. | NIDN0006048202
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	President, Presidential, Laws
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Yuliana Ramawati
Date Deposited:	29 May 2024 03:17
Last Modified:	29 May 2024 03:17
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/45656

Actions (login required)

View Item